Ismet Mile  (foto: ist)

Aksioma.co.id - Tulisan yang menyoroti dinamika PPP Provinsi Gorontalo pasca Muswil dengan menempatkan persoalan utama pada kepemimpinan wilayah jika berasal dari kader eksternal akan melemahkan partai karena dianggap sebagai pengabaian terhadap aspirasi kader dapat dinilai berangkat dari asumsi yang terlalu sempit tentang bagaimana sebuah partai politik dapat bertahan dan menang dalam kontestasi elektoral. 

Jika kita membaca sejarah politik Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah menunjukkan bahwa kekuatan partai tidak selalu lahir dari kepemimpinan kader internal semata, melainkan sering kali justru bertumpu pada figur dengan daya tarik elektoral, pengalaman lapangan, dan jaringan akar rumput yang kuat, meskipun berasal dari luar struktur kaderisasi formal.

Partai politik bukan hanya organisasi ideologis, tetapi juga mesin elektoral. Dalam konteks pemilu, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada soliditas internal, melainkan pada kemampuan partai membaca realitas sosial dan memilih figur yang paling efektif untuk mengonversi dukungan publik menjadi suara sah. Karena itu, membuka ruang bagi figur eksternal seperti Ismet Mile bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap kader, melainkan strategi politik yang sah dan sering kali diperlukan.

Sejarah PPP Gorontalo sendiri tidak bisa dibaca secara hitam putih. Kekalahan dalam beberapa pemilu tidak bisa disimpulkan semata-mata disebabkan oleh intervensi DPP atau hadirnya figur non kader, tetapi juga oleh perubahan lanskap politik, perilaku pemilih yang semakin pragmatis, serta menurunnya daya tarik partai-partai berbasis ideologi tradisional. Dalam kondisi seperti ini, partai dituntut untuk beradaptasi, bukan mengunci diri pada romantisme masa lalu.

Dalam konteks inilah, nama Ismet Mile menjadi relevan. Ia bukan figur kosong yang hanya mengandalkan jabatan struktural, melainkan politisi dengan rekam jejak panjang di tingkat akar rumput, pengalaman memimpin daerah, serta basis elektoral yang teruji. Dukungan masyarakat terhadap figur seperti Ismet Mile tidak lahir dari keputusan elit, tetapi dari relasi sosial-politik yang dibangun dalam waktu lama. Mengabaikan potensi elektoral semacam ini justru dapat menjadi kesalahan strategis yang mahal.

Perlu ditegaskan, menghadirkan figur eksternal bukan berarti menafikan peran kader. Sebaliknya, figur dengan pengaruh elektoral kuat justru dapat menjadi lokomotif konsolidasi, memperluas basis pemilih, dan membuka ruang kemenangan yang lebih realistis. Banyak partai besar di Indonesia mampu bertahan karena berani menggabungkan kekuatan kader ideologis dengan figur populer dan berpengaruh di masyarakat.

Argumentasi bahwa hanya kader internal yang layak memimpin wilayah juga perlu dikritisi. Kaderisasi adalah proses penting, tetapi kaderisasi tanpa kemenangan elektoral akan kehilangan makna politiknya. Partai yang gagal meraih kursi tidak hanya kehilangan representasi, tetapi juga kehilangan daya tawar, sumber daya, dan kepercayaan publik. Dalam situasi seperti itu, keberanian mengambil figur dengan daya menang tinggi justru menjadi bentuk tanggung jawab politik.

Musyawarah Wilayah memang forum tertinggi di daerah dan patut dihormati. Namun dalam struktur partai nasional, keputusan strategis sering kali harus mempertimbangkan kepentingan elektoral yang lebih luas, termasuk peluang menang di tingkat provinsi dan nasional. DPP tidak bisa diposisikan semata sebagai aktor yang “mematikan aspirasi kader”, tetapi juga sebagai penanggung jawab keberlangsungan partai secara keseluruhan.

Pada akhirnya, PPP Gorontalo tidak sedang dihadapkan pada pilihan antara kader versus non-kader, melainkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang paling mampu membawa partai kembali ke arena kemenangan? Jika figur tersebut berasal dari luar struktur kader tetapi memiliki legitimasi rakyat, pengalaman politik, dan kemampuan konsolidasi, maka menutup pintu atas nama puritanisme kader justru berpotensi memperpanjang kegagalan.

Kebangkitan PPP Gorontalo tidak akan lahir dari nostalgia sejarah semata, melainkan dari keberanian beradaptasi dengan realitas politik. Dalam politik elektoral, kemenangan adalah prasyarat utama untuk menjaga eksistensi partai. Tanpa itu, perdebatan tentang siapa yang paling “kader sejati” akan kehilangan relevansi di mata publik. (*)