Nasim Khan Dorong Inklusi Keuangan di Situbondo, Gandeng BUMN dan Tokoh Masyarakat
Aksioma.co.id, SITUBONDO — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H.M. Nasim Khan, terus mendorong peningkatan inklusi keuangan di daerah. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Aula SMA Negeri 2 Situbondo, yang diikuti ratusan konstituen dari berbagai kecamatan, ulama, serta tokoh masyarakat.
Kegiatan yang merupakan bagian dari agenda reses tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dan mitra strategis, di antaranya Muhammad Zaini selaku Asisten Afdiling Megasari dan Afdiling Anggrek PTPN I Regional V Kebun Kayu Mas Pancur Anggrek, serta Dr. H. Supriyono, S.H., M.Hum., dari Tim Hukum NKI. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara wakil rakyat, BUMN, dan elemen masyarakat dalam mendorong pemerataan akses ekonomi.
Dalam paparannya, Muhammad Zaini menyampaikan apresiasinya atas undangan yang diberikan dalam forum tersebut. Ia memperkenalkan diri sebagai Asisten Afdiling yang telah bertugas di Kebun Kayu Mas Situbondo sejak 2018 dan beberapa kali berpindah afdiling sesuai kebutuhan manajemen.
Menurut Zaini, inklusi keuangan tidak dapat dilepaskan dari peran pendidikan.
Ia mencontohkan kawasan perkebunan Kayu Mas yang secara geografis tergolong terpencil, namun telah dilengkapi fasilitas pendidikan seperti TK dan SD. Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya melayani anak-anak di lingkungan perkebunan, tetapi juga masyarakat di luar area kebun.
“Semua dirangkul, semuanya sekolah di sana. Ini bagian dari perkembangan yang harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Selain pendidikan, Zaini juga menyoroti aspek ketenagakerjaan. Ia menjelaskan bahwa Kebun Kayu Mas Pancur Anggrek mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama pada puncak musim panen antara Mei hingga September. Pada periode tersebut, jumlah pekerja bisa mencapai 1.000 hingga 1.500 orang dari berbagai daerah, termasuk Arjasa, Asembagus, Bondowoso, Jember, Probolinggo, hingga Madura.
Bagi pekerja musiman dari luar daerah yang harus menginap, PTPN I menyediakan berbagai fasilitas pendukung sebagai bagian dari inklusi sosial dan ekonomi. “Disiapkan barak, rumah dinas, tempat tidur, hingga keperluan dapur. Bahkan pekerja andon yang menginap tetap mendapatkan kompensasi uang tidur meskipun tidak bekerja,” kata Zaini.
Aspek sosial juga menjadi perhatian. Menurut Zaini, aktivitas ekonomi dan pertemuan lintas wilayah seperti kegiatan reses ini mampu memperkuat silaturahmi antardesa, antarkecamatan, bahkan antarkabupaten dan provinsi. Ia menilai kehadiran perwakilan dari seluruh kecamatan di Situbondo sebagai hal positif dalam memperkuat jejaring sosial masyarakat.
Sementara itu, H.M. Nasim Khan mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi dan reses tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda serupa di beberapa daerah. Selama tiga hari di Situbondo, yang kemudian dilanjutkan ke Bondowoso dan Banyuwangi, ia bersama mitra BUMN menyerap berbagai aspirasi masyarakat.
“Aspirasi yang kami terima sangat beragam, mulai dari persoalan pupuk yang langka dan mahal, pengembangan UMKM, kesejahteraan masyarakat, layanan kesehatan, hingga persoalan hukum di daerah,” ujar Nasim.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan di tingkat pusat. Menurutnya, inti dari inklusi keuangan adalah peningkatan pemahaman masyarakat, mulai dari kecerdasan politik, digitalisasi pemerintahan daerah, hingga pemahaman tujuan program-program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Kegiatan sosialisasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan reses bersholawat dan dialog terbuka antara wakil rakyat, BUMN, dan masyarakat. Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan bukan sekadar wacana, melainkan upaya bersama untuk mendorong kesejahteraan dan pembangunan yang inklusif.
