Aksioma.co.id, BEKASI – Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya, Hisar Pardomuan, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga atas penutupan kembali median jalan provinsi yang sebelumnya dibongkar secara ilegal di Kampung Bonkopi, Desa Sukadami, Cikarang Selatan.

"Kami menyampaikan apresiasi jika benar median jalan tersebut telah ditutup kembali. Ini langkah penting menjaga ketertiban dan kewenangan tata ruang jalan," kata Hisar dalam pernyataan tertulis.

Hisar menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi yang diduga memungkinkan pembongkaran median jalan terjadi tanpa izin resmi.

"Tindakan seperti ini melanggar kewenangan tata ruang dan pemanfaatan aset daerah," ujarnya.

Ia mendesak pemerintah provinsi menelusuri legalitas dokumen permohonan dan pelaksanaan teknis di lapangan.

"Jika ditemukan pelanggaran hukum, instansi terkait wajib menjatuhkan sanksi administratif dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum," tegas Hisar.

Jalan yang dibongkar masuk kategori jalan provinsi, yang berarti seluruh kewenangan ada pada Pemprov Jawa Barat, melalui:

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, yang bertanggung jawab atas struktur fisik jalan.

Dinas Perhubungan, yang mengatur akses lalu lintas dan keselamatan jalan.

Keduanya memiliki wewenang memberikan sanksi dan melibatkan polisi serta kejaksaan jika terbukti ada unsur pidana.

Hisar juga meminta agar penutupan median dilakukan secara permanen, bukan sekadar penutupan sementara.

"Median harus dicor penuh agar tidak mudah dibuka kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Menutup pernyataannya, Hisar mengingatkan pentingnya semua pihak, baik pemerintah desa, perusahaan, maupun instansi untuk patuh terhadap prosedur dan regulasi.

"Tidak boleh ada yang semena-mena terhadap aset negara. Penegakan hukum harus konsisten agar menimbulkan efek jera," pungkasnya.