‎Irfan Pahri: “Jembatan Tapua Harus Masuk Prioritas, Demi Keselamatan Anak-Anak

Kondisi Infrastruktur desa Tapua , tanpa jembatan Anak Sekolah gunakan rakit menyebrang sungai .(foto fh/Har)

SULBAR.Aksioma.CO.ID --- ‎Jembatan penghubung di Desa Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, hanyut diterjang banjir bandang pada 22 Mei 2025 lalu. 

Tujuh bulan telah berlalu, namun hingga kini warga setempat masih harus mengandalkan rakit bambu sebagai sarana penyeberangan sementara.

‎Rakit tersebut merupakan hasil gotong royong antara anggota Kodim 1402/Polman dan warga beberapa hari setelah jembatan utama itu putus. 

Meski bisa membantu aktivitas harian, kondisi rakit dinilai masih jauh dari kata aman, terutama bagi anak-anak sekolah yang harus melintas setiap hari.

‎Irfan Pahri: “Jembatan Tapua Harus Masuk Prioritas, Demi Keselamatan Anak-Anak”

‎Anggota DPRD Sulbar, Irfan Pahri, angkat bicara terkait kondisi tersebut. Ia menilai jembatan Tapua harus segera mendapatkan penanganan karena menjadi akses vital bagi aktivitas pendidikan dan ekonomi warga.

‎ “Kami sangat berharap jembatan di Desa Tapua bisa masuk dalam rencana pembangunan 300 ribu jembatan yang dicanangkan pemerintah pusat. Ini sesuai janji Presiden.

 Keselamatan anak-anak sekolah dan masyarakat di Tapua harus menjadi prioritas,” ujar Irfan Pahri.

‎Irfan menambahkan bahwa penantian warga sudah cukup panjang, dan infrastruktur dasar seperti jembatan tidak boleh dibiarkan terlalu lama dalam kondisi darurat.

‎ “Rakit bambu itu hanya solusi sementara. Pemerintah daerah dan pusat harus bergerak cepat. Jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

‎Warga Tapua berharap jembatan dapat segera dibangun kembali mengingat rakit bambu mulai sering mengalami kerusakan karena arus sungai yang kuat. Aktivitas anak sekolah, pengangkutan hasil kebun, hingga mobilitas kebutuhan pokok harian kini serba terhambat.

‎Pemerintah desa dan masyarakat setempat mengaku siap mendukung penuh proses pembangunan bila telah masuk dalam agenda resmi pemerintah provinsi maupun pusat.


Topik Terkait

Baca Juga :